Pinjaman Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Mojokerto)
 |
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Negara Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam hal hubungan keuangan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Pada masa orde baru, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur berdasarkan UU No.5 Tahun 1974. Selanjutnya undang-undang tersebut membuat peranan dan potensi pemerintah daerah untuk dapat berkembang semakin terbatasi. Kebijakan keuangan yang diterapkan terlalu menguntungkan Selengkapnya ...
