PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Di negara maju, seperti Jepang, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sering dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Di negara Amerika Serikat sumbangan UKM sangat besar dalam penciptaan lapangan kerja sejak Perang Dunia II (Anderson; dalam Partomo, 2004:12-13). Dalam hal ini, negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya dengan memberdayakan (empowering) sektor UKM karena sangat pentingnya peranan dan sumbangan UKM tersebut. Eksistensi sektor UKM di dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara berkembang terdesak dan tersaingi oleh sektor usaha skala besar1 serta sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial, seperti tingginya jumlah kemiskinan, besarnya pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala efek-efek negatifnya (Tambunan, 2002:1).

Kebijakan pengembangan sektor UKM oleh pemerintah Indonesia dengan diikuti pengelolaan yang baik (good corporate governance) dijadikan kebijakan penciptaan kesempatan kerja, kebijakan anti-kemiskinan, dan kebijakan redistribusi pendapatan. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan (Partomo, 2004:25).

¹ Di Indonesia, pada periode Soeharto konsentrasi kekuatan ekonomi semakin meningkat di berbagai sektor industri dan bidang usaha, sehingga pasarnya pun kian mengarah ke struktur oligopolistik atau monopolistik dan bersifat enclave. Lihat Faisal H. Basri. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi Peluang & Kendala. Erlangga, Jakarta, 1995, hal 141; Didik J. Racbhini, Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Granit, Jakarta, 2004, hal. 136-137; Arief Ramelan Karseno dan Arti Adjie, Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaaan di Indonesia. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000, hal. 25-27.

² Bayangkan, berapa ribu unit industri kecil penghasil mie rakyat yang gulung tikar akibat ekspansi perusahaan milik konglomerat tersebut. Disini pemerintah dituntut untuk konsekuen dengan komitmennya bahwa peraturan tidak boleh mempersulit ruang gerak industri kecil. Lihat Indra Ismawan, Sukses Di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi & Perusahaan Kecil-Menengah. Penerbit PT Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta, 2001, hal. 11-12.

³ Seperti disimpulkan oleh Robin Hahnel bahwa teori pertukaran pasar bebas sering mengakibatkan misalokasi pada sumber-sumber daya langka di mana alokasi barang-barang akan membawa pengaruh buruk pada masyarakat dan pasar yang tidak ada daya saing yang sempurna akan mengalami ketidakseimbangan ekonomi. Untuk keterangan lebih detailnya lihat Robin Hahnel, The ABC’s of Political Economy: A Modern Approach. Pluto Press, London, 2002, hal. 99-100.

⁴ Dalam analisis ekonomi politik, definisi rente ialah sifat pelaku bisnis untuk memudahkan cara memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal yang menjadi hak milik publik bagi kepentingan sendiri. Pemerintah (atas nama publik) memberikan hak-hak tertentu (lisensi) kepada satu atau sekelompok orang dalam berbisnis. Karena sekelmpok orang mendapat kemudahan dari proteksi lisensi tersebut yang diberikan oleh pemerintah maka mereka mendapat keistimewaan (privilege) dalam berbisnis. Lihat Hudiyanto, Ekonomi Politik. Bumi Aksara, Yogyakarta, 2004, hal. 20-21; Didik J. Racbhini, Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik, Ghalia, Jakarta Indonesia, 2002, hal. 116-117.

⁵ Teori biaya transaksi sering dikaitkan dengan teori asymetric information dalam arti tidak seimbangnya informasi yang dimiliki oleh mereka yang terlibat pertukaran di mana memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang kekurangan informasi oleh pihak yang memiliki informasi sempurna. Lihat Munawar Ismail, Sumbangan Institusi Lokal dalam Pembangunan ekonomi. Dalam Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika (eds). Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan. Bayumedia, Malang Publishing, 2003, hal. 6.

⁶ Arti free rider (penumpang bebas) ialah pengusaha “katrolan” yang mengganggu ekonomi. Untuk lebih jelasnya Lihat Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Granit, Jakarta, 2004, hal. 114.

⁷ Tarik-menarik antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah akan menimbulkan tumpang tindih dan menjadi distorsi yang lumayan besar. Praktik-praktik seperti monopoli, kartel, tata niaga, dan pemberian lisensi mendominasi wajah perekonomian sehingga menciptakan kekaburan tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia. Lihat Ahmad Erani Yustika, Industrialisasi Pinggiran. Cet I Oktober, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 21.

⁸ Di Indonesia, negara hadir dalam peran dan porsi yang salah sehingga banyak sekali menggangu pasar. Industri yang distortif, konglomerasi, perburuan rente ekonomi, dan monopoli terjadi karena peranan negara yang salah. Sering negara hadir ketika tidak diperlukan tetapi malah merusak. Ternyata kehadiran ditunggangi kelompok kepentingan (interest group) untuk memburu rente ekonomi pada industri tertentu. Didik J. Rachbini, 2004, op.cit., hal. 69.

⁹ Segelintir perusahaan menguasai sebagian besar pangsa pasar bagi produk tertentu. Untuk lebih detailnya Lihat Yustika, op.cit., hal. 42.

¹⁰ Undang-undang anti monopoli harus diarahkan pada perlindungan terhadap persaingan dengan membuat aturan permainan bagi para pelaku pasar. Jadi UU tersebut tidak boleh hanya melindungi kepentingan kelompok-kelompok tertentu (misalnya untuk menghindari persaingan UKM dengan Usaha Besar). Lihat Candra Fajri Ananda, Kemandirian Ekonomi: Studi Kasus Ekonomi Skala Kecil. Dalam Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika (eds). Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan. Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal 78-79; Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Granit, Jakarta, 2004, hal 127-130.

¹¹ Negara telah memaklumatkan kebijakan publik yang menyatakan bahwa setiap perbankan hanya boleh memberikan kredit maksimal 20% dari total kredit kepada perusahaan satu induk (legal lending limit). Lihat Ahmad Erani Yustika, Negara VS Kaum Miskin. Cet I Desember, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 12.

¹² Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK masal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahan banting. Sehubungan dengan gambaran tersebut diatas tidak berlebihan apabila kita belajar dari Jepang. Sejak reformasi sistem keuangannya pada tahun 1958, kekuatan ekonomi Jepang ditopang oleh UKM, lihat Ina Primiana, Ubah Paradigma Pemberdayaan UKM, Kompas, Selasa, 27 Mei 2003.

¹³ Menurut Mburu, biaya transaksi diartikan sebagai biaya mencari informasi; biaya negoisasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak dan; biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan, dan pelaksanaan (compliance). Atau lebih jelasnya biaya untuk melakukan negoisasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran (exchange). Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, & Strategi, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hal. 107.

¹⁴ Untuk lebih detail tentang makna birokrasi bisa lihat Mohtar Mas’oed, Politik, Birokrasi, dan Pembangunan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 68-72.

¹⁵ Lihat Peter McCawley, Pertumbuhan Sektor Industri. Dalam Anne Booth dan Peter McCawley (eds). Ekonomi Order Baru, Terjemahan, Cet kelima, LP3ES Jakarta, 1990, hal. 99-100.

16 Halangan berupa regulasi, hambatan biaya, penertiban administrative, pungutan liar (artificial cost), aparat yang korup, biaya siluman (invisible cost), psycho-bureaucracy, ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Lihat Indra Ismawan, Sukses Di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi & Perusahaan Kecil-Menengah. Penerbit PT Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

¹⁷ Menurut Bintoro BAPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di wilayah kota/kabupaten untuk membantu walikota/bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahaan dalam mendukung pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan daerah. Lihat Tatte Censio Daha, Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Upaya Pembangunan Daerah, Studi kasus Kab. Malang, Skripsi, FIA UB, 2002, hal. 19.

¹⁸ Pasangan Sujud Pribadi-Rendra Krisna dinyatakan menang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang periode 2005-2010 dalam perolehan suara Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) langsung, 5 September 2005. Mereka menyisihkan dua pasangan lainnya yaitu, Nooriyanto-Zainal Fahris dan Dade Angga-Kamilun Muhtadin. Lihat Bagus Suryo, Artikel Pikiran Rakyat, diakses lewat internet: www.yahoo.com.15 September 2005

¹⁹ Sebelumnya, demokrasi representatif yang dijalankan banyak kelemahan mendasar. Kepala daerah hasil pilihan anggota DPRD sering bertentangan dengan aspirasi yang diberikan rakyatnya. Kepala daerah akan lebih loyal kepada DPRD yang merupakan kepanjangan dari partai, ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dengan pilkada langsung diharapkan rakyat dapat menilai dan memilih calon bupati yang seaspiratif. Lihat Ignatius Kristanto, Kompas, 20 Juni 2006, hal. 5.

²⁰ Ahli ekonomi politik menggunakan “tools of analysis” yang ada padanya untuk menganalisa keadaan perekonomian setelah ia mengetahui apa yang perlu ia perbaiki maka barulah ia menggariskan ekonomi politik guna mencapai sasaran tersebut, Lihat Winardi, 1976:9.

²¹ Sebagaimana dikatakan oleh Buchanan bahwa pilihan merupakan tindakan memilih diantara berbagai pilihan. Public menunjukkan ke orang-orang. Tetapi orang-orang tersebut tidak memilih. Individu-individu melakukan pilihan-pilihan, dan ini bisa privat atau publik. Seorang melakukan pilihan pribadi karena bisnisnya. Sedangkan seorang melakukan pilihan publik jika orang tersebut memilih diantara pilihan-pilihan untuk kepentingan kolektif. Sementara itu, Teori ekonomi tradisional telah di interpretasikan terlalu sempit yang hanya mencakup pilihan pribadi di dalam proses pasar, Ilmu politik tradisional sudah jarang menganalisis prilaku pilihan individu. Pilihan publik merupakan pertemuan dari dua ilmu disiplin tersebut; kelembagaan adalah ilmu politiknya, dan alat metodenya dengan teori ekonomi. Dari sini dideskripsikan bahwa teori pilihan publik lebih memperhatikan kepentingan kolektif di dalam sistem kelembagaan dengan terapan metode-metode ekonomi. Lihat Jane S. Shaw, Public Choice Theory, 2001. Didownload di Internet Website: www. publicchoicetheory.com. Lihat James Caporaso, A dan David P Levine. Theories of Political Economy. Cambridge University Press, USA, 1992, hal. 133.

²² Pada dasarnya, teori pilihan publik mengkonversi dari tindakan individu dalam pengambil keputusan didalam pasar ekonomi dengan tindakan kolektif sosial didalam pasar politik untuk pencapaian kesejahteraan sosial secara rasional. Seperti dikatakan oleh Jane S. Shaw, op cit., bahwa pilihan publik mengambil dasar acuan yang sama bahwa ekonom menganalisis tindakan orang-orang di dalam pasar ekonomi dan menerapkannya ke dalam keputusan kolektif. Ekonom yang studi pola perilaku di dalam pasar ekonomi mengasumsikan bahwa orang-orang dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Kebanyakan orang memilih atas dasar kepentingan mereka di dalam pasar ekonomi. Para ekonom pilihan publik membuat asumsi yang sama bahwa tindakan orang-orang di dalam pasar politik juga memlih atas kepentingan untuk yang lainnya (kolektif).

²³ Ekonomi politik biasanya mengamati satu situasi politik, setidaknya dalam demokrasi-demokrasi, yang menjadi penyebab pertukaran kemungkinan-kemungkinan di antara para warga negara, partai-partai politik, pemerintah-pemerintah, dan birokrasi-birokrasi. Di satu sisi, para pembeli suara diperlakukan sebagai “pembeli-pembeli” barang kolektif sementara pemerintah dan partai-partai politik dipandang sebagai “pemasok-pemasok” alternatif yang barsaing untuk memproduksi kebijakan-kebijakan publik (barang dan jasa) atau dalam hal ini janji-janji, memiliki kegunaan atau memberikan kepuasan sebagai ganti dari dukungan para pemberi suara di saat pemilihan umum. Lihat Martin Staniland, Apakah Ekonomi Politik Itu?: Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan. Terjemahan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 54.

²⁴ Penelitian kualitatif sering juga dipertukarkan dengan penelitian naturalistik (naturalistic inquiry), juga dengan etnografi dalam antropologi kognitif yang berusaha memahami bagaimana orang-orang mempersepsi dunia dengan menelaah bagaimana mereka berkomunikasi. Anderson dan Meyer, dalam Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hal. 157-158.

²⁵ Banyak peneliti kualitatif menyatakan bahwa untuk memahami secara tepat perspektif orang lain, peneliti harus melibatkan sedikit mungkin ide-ide atau teori-teori tentang pengukuran. Tetapi, pendekatan yang ideal ialah peneliti sebaiknya melibatkan dirinya dalam interaksi dengan subyek penelitian dan lingkungannya dan membiarkan bahasa penggambaran dan kesadaran akan pola-pola tingkah laku muncul dari keterlibatan yang mendalam dengan subyek, lihat Bruce Chadwick, Howard, M. Bahr, Stan L. Albrecht. Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial. Terjemahan. Dicetak oleh IKIP Semarang Press, 1991, hal. 235-236.

Namun demikian, sektor UKM di Indonesia belum menjadi agenda pemberdayaan yang penting dalam sektor pembangunan ekonomi Indonesia. Sepanjang masa Orde Baru, Pemerintahan Soeharto sering memberikan “keleluasaan”2 kepada usaha-usaha besar termasuk dalam menyaluran kredit, menjadikan kolusi partner maupun memperlakukan khusus (corner of previlege). Sehingga kebijakan Orde Baru menjadi mekanisme pasar (market mechanism)3 yang tidak sehat karena di dalamnya banyak mengandung unsur favoritisme, blokade pasar menggunakan kekuasaan, perburuan rente (rent seeking),4 captive market, adanya asymetric information,5 pembonceng gratis (free rider),6 serta faktor-faktor yang mengganggu lainnya. Justru mekanisme pasar (market mechanism) ala Orde Baru itu sangat distortif,7 mengalami kegagalan pasar (market failure) sampai sengaja dipakai oleh pengusaha besar (para elit konglomerat) -malah mendapat kekuasaan pasar (market power)- dengan penguasa8 untuk memetik keuntungan abnormal sebesar-besarnya. Seolah-olah jika mekanisme pasar (market mechanism) diimplementasikan sebagai strategi dan kebijakan pokok dalam bidang ekonomi, maka pengusaha kecil akan tersingkir dan tidak mendapat akses yang cukup terhadap sumber-sumber ekonomi yang tersedia (access of opportunity).

Di samping itu, peranan penguasa negara yang sangat dominan (over-regulated) telah mengakibatkan pelaku-pelaku ekonomi yang tertentu saja mendapat akses yang berlebihan,9 kebijakan proteksi ataupun kebijakan diskriminasi terhadap sumber-sumber ekonomi (kredit, tanah, tata ruang, perijinan, hukum dan sebagainya) [Rachbini, 2001:12-14].

Permasalahan sektor UKM selama ini lebih terfokus pada akses terhadap sumber-sumber permodalan. Artinya sektor UKM belum mendapat akses modal yang memadai dalam pemberdayaan sektor UKM karena kenaikan tingkat bunga SBI yang membuat suku bunga pinjaman di bank-bank umum menjadi sangat tinggi yang pada akhirnya pengusaha kecil semakin sulit untuk mendapatkan kredit dari bank. Sungguh pun begitu, dorongan pihak pemerintah dengan kebijakan pengembangan UKM yang dinyatakan secara eksplisit di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 (Periode Pemerintahan Megawati) [Fitanto, 2003:59] dan jaminan UU dan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta tentang Usaha Kecil10 belum menentukan arah keberhasilan dalam mengembangkan sektor UKM di bidang permodalan.

Sesungguhnya, pemerintah Orde Baru dari dulu memang telah memenuhi serangkaian upaya (political will) yang memungkinkan pengusaha kecil untuk tumbuh. Beberapa diantaranya ialah berupa penyaluran Kredit Investasi Kecil (KIK), dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), kewajiban seluruh bank untuk mengalokasikan 20% kreditnya bagi pengusaha kecil dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK),11 penyaluran 1-5% keuntungan BUMN kepada golongan ekonomi lemah (Basri, 2000:15-16), program bapak angkat-anak angkat, dan juga program keterkaitan (linkage program). Selain itu dibangun sejumlah lokasi bagi pengusaha kecil yang dikenal dengan Lingkungan Industri Kecil (LIK). Tanpa maksud sedikit pun untuk mengecilkan tujuan idiil dari beragam upaya di atas, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah permasalahan yang menyebabkan tujuan dari upaya-upaya tersebut tidak tercapai secara optimal. Program yang saling tumpang-tindih, berbagai kriteria serta syarat tersebut menyebabkan alokasi dana bagi pengembangan pengusaha kecil tidak optimal dan kurang efektif mencapai sasarannya (Basri, 1995:146).

Sejalan dengan itu, pada masa perjalanan pemerintahan setelah krisis 199712 menuju periode pemerintahan Megawati-Hamzah (pasca otonomi daerah tahun 2001), kini sektor usaha kecil dan menengah (UKM) perlahan-lahan mulai dilirik oleh kalangan perbankan di Jawa Timur (Jatim). Sebanyak 68 bank yang beroperasi di Jatim menyatakan komitmen untuk menyalurkan kredit bagi pelaku UKM sebesar Rp 6,5 trilyun pada tahun ini. Secara keseluruhan, tahun 2003 ini perbankan Jatim menyalurkan kredit kepada dunia usaha sebesar Rp 10 trilyun.

Berbagai kalangan melihat komitmen perbankan Jatim itu sebagai sesuatu yang positif untuk mengembangkan UKM, tetapi selama ini aksesibilitas UKM terhadap dunia perbankan sangat minim. Akibat rendahnya aksesibilitas sumber modal itu, upaya UKM untuk mengembangkan skala usahanya dengan cara meminjam kredit kepada bank selalu patah di tengah jalan (Surur, 2003:6).

Persoalan-persoalan tersebut sering dikaitkan oleh hubungan kemitraan dengan lembaga pemberi kredit formal diantaranya ketidaktahuan sektor UKM sendiri tentang lembaga mana yang menyediakan kredit usaha kecil, alasan dan tujuan penggunaan pinjaman tidak jelas termasuk kesulitan menyediakan agunan (lack of collateral) ataupun tidak bankable sehingga pemberi bantuan (kredit) ragu-ragu untuk memberikan pinjaman, ketidakjelasan dari prosedur pengajuan kredit ke lembaga keuangan formal, mahalnya biaya transaksi (transaction cost)13 dalam mengurus pengajuan kredit maupun bagi pihak bank dalam memberikan skala kredit terlalu kecil dan penuh risiko, dan sebagainya (Rintuh, 2005:146-147). Akibat dari asumsi tersebut, aksesibilitas dari pengusaha kecil terhadap sumber keuangan formal sangat rendah sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal sendiri (non-banking financing).

Sementara itu, berjalannya pergantian rejim pemerintahan, nasib sektor UKM terus dijadikan sebagai agenda program pembangunan pemerintah. Bahkan di dalam janji-janji dan komitmen Presiden SBY (pidato politik pada penutupan masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2004-2009) telah dipaparkan bahwa bidang ekonomi sebagai prioritas diantara bidang-bidang lainnya. Dengan pengembangan kebijakan ekonomi sebagai prioritas yang salah satunya mengurangi pengangguran, maka dilakukan revitalisasi sektor ekonomi padat karya, yaitu melalui pemberdayaan sektor UKM. Dan juga telah disampaikan versi ringkas dari buku visi, misi, dan program kerja SBY-JK; yaitu Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta usaha informal. Pengembangan akses petani, nelayan, UMKM, dan usaha informal terhadap sumber permodalan, informasi, serta kepastian dan perlindungan hukum (Pontoh, 2004:21-23).

Dalam ruang lingkup lebih mengerucut, kebijakan otonomi daerah yang mulai berlaku sejak januari 2001 dengan UU. No.22/1999 dan UU. No. 25/1999, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, iklim usaha daerah lebih kondusif, tata pemerintahan (good corporate governance) yang lebih transparan dan akuntabel di setiap koordinasi antar departemen pemerintah daerah. Dalam hal ini, peranan pemda (pemkot) mempunyai hak dan kewenangan maupun tanggung jawab di tingkat lembaga untuk menyediakan sarana kepentingan publik di sektor industri kecil terutama dalam aspek bantuan modal sesuai dengan aspirasi rakyatnya (Rintuh, 2005:197-203).

Pada dasarnya, kerangka fenomena ekonomi politik ini harus didorong dengan proses dinamika pasar sebagai institusi sosial dan suatu lingkungan politik yang demokratis sehingga memberikan akses kesempatan (access of opportunity) yang sama bagi semua pelaku dalam mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal (Basri, 2002:207). Secara sederhana, pilihan dunia usaha lebih menuntut pada perlakuan yang adil (fair) serta transparan (transparency and accountability) sehingga semua pelaku ekonomi memanfaatkan sumber-sumber ekonomi (economy resources) secara efisien. Payung birokrasi14 dalam mengurus kredit UKM15 yang ramping, prosedur yang satu atap (one stop service), dukungan institusi sosial, adanya aturan main (rules of the game) ataupun yang lainnya16 menjamin kehidupan UKM lebih sehat dan lebih mampu bersaing dengan usaha-usaha besar sehingga tercipta persaingan yang efektif dan memadai serta berkelanjutan (sustainability).

Realitanya, kebijaksanaan sektor UKM sampai sekarang belum berfungsi sebagai institusi pemberdayaan sektor UKM. Artinya, mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat (fair competition), berbasis pada sumber daya alam (resource based) yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing (competitive), berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development) belum terealisasi dengan baik.

Jadi, persoalan-persoalan sektor usaha kecil menengah mengenai akses permodalan lebih dikaitkan dengan praktik ekonomi politik yang menyimpang yang secara tidak langsung membunuh dan menghilangkan peluang berkembangnya kelompok pengusaha di lapisan ini. Fenomena ekonomi politik itulah yang dialami oleh sektor UKM dari pergantian pemerintahan Indonesia dan juga pemerintah daerah di mana kebijakan publiknya (public policy) belum mampu dijadikan produk kemaslahatan dari akses modal pada sektor UKM di tengah-tengah berlangsungnya sistem otonomi daerah.

Kabupaten Malang merupakan kota otonomi daerah yang memiliki misi kegiatan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan berbasis ekonomi kerakyatan terutama industri kecil, mengurangi kesenjangan, mengentaskan kemiskinan, dan memacu kewirausahawan serta perbaikan iklim ketenagakerjaan. Dengan Sujud Pribadi sebagai Bupati Kabupaten Malang akan menjadi vocal point dalam mengembangkan industri dan perdagangan yang menganut prinsip ekonomi kerakyatan yang adil dan berimbang bagi segenap pelaku dalam rangka memanfaatkan secara optimal potensi yang tersedia sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan ekonomi di bidang industri kecil di Kabupaten Malang atau disebut BAPEDA17 Malang sebagai penjabaran visi dan misi bupati memiliki daya saing (competitive), berakses ke basis ekonomi kerakyatan dengan menonjolkan sumber daya lokal serta industri yang ramah lingkungan (www.kabmalang.go.id ).

Sehubungan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADAL) di Kabupaten Malang tahun 2005,18 kebijakan-kebijakan dari Sujud Pribadi yang berlandaskan pada BAPEDA Kabupaten Malang telah membawa perubahan warna institusi dan ekonomi politik sektor UKM dalam bidang permodalan di Kabupaten Malang. Pada titik ini, bisa dipahami adanya keinginan (baca: pilihan publik) dari pelaku usaha kecil agar kepala daerah sensitif secara langsung terhadap keinginan publik usaha kecil, seperti yang diangankan oleh bentuk pemerintahan demokrasi.19

Berangkat dari pemilihan bupati secara langsung (PILKADAL) dan pemerintahan Sujud Pribadi, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Pilihan Publik Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Malang Terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Permodalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, rumusan masalah adalah ingin mendeskripsikan pilihan publik sektor UKM Kabupaten Malang dalam Kebijakan Pemerintahan Daerah Malang di bidang permodalan, yaitu:

1. Mengidentifikasi persoalan-persoalan akses modal sektor UKM Kabupaten Malang dalam Pemerintahan Sujud Pribadi.
2. Mendeskripsikan bagaimana pandangan sektor UKM Kabupaten Malang terhadap kebijakan Pemerintahan Sujud Pribadi di bidang permodalan.

Related Blogs

• Related Blogs on PILIHAN PUBLIK SEKTOR USAHA KECIL MENENGAH (UKM) TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG DI BIDANG PERMODALAN

Incoming search terms for the article:

• Industri Kecil Menengah
• judul skripsi ekonomi politik
• kebijakan pemerintah di sektor umkm
• pidato tentang pergaulan remaja
• PILIHAN USAHA KECIL MENENGAH

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam hal hubungan keuangan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Pada masa orde baru, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur berdasarkan UU No.5 Tahun 1974. Selanjutnya undang-undang tersebut membuat peranan dan potensi pemerintah daerah untuk dapat berkembang semakin terbatasi. Kebijakan keuangan yang diterapkan terlalu menguntungkan pemerintah pusat. Sumber-sumber potensial di daerah yang mampu mendatangkan penghasilan telah diambil oleh pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan. Sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber yang kurang potensial. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap transfer dari pusat. Dengan bergulirnya era reformasi, pembangunan berpola konglomerasi selama kepemimpinan orde baru mulai digantikan dengan pembangunan berpola ekonomi rakyat.

Penerapan pembangunan yang berpola ekonomi rakyat dicerminkan melalui pemberlakuan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintahan daerah diselenggarakan sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Daerah otonom mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya. Atas dasar ini, pemberian otonomi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Selain melakukan pelimpahan tugas, pemerintah pusat juga harus menyertakan pelimpahan kebijakan keuangan kepada pemerintah daerah. Tanpa pelimpahan ini otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Sebuah alternatif bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan finansial untuk pengembangan dan pembangunan daerahnya, dapat mengajukan sebuah pinjaman. Menurut pasal 169-171 UU No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah adalah dengan melakukan pinjaman dari dalam atau luar negeri dengan persetujuan DPRD. Hal tersebut sejalan dengan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pembiayaan daerah melalui berbagai alternatif sumber pembiayaan baru. Misalkan dengan melakukan utang daerah (local government debt), maupun dengan penjualan obligasi pemerintah daerah kepada masyarakat. Kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah.

Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pemerintahan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan sumber pembiayaan, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan atau dimungkinkan untuk menggunakan dana pinjaman. Baik pinjaman kepada pihak dalam negeri, luar negeri, pihak swasta maupun kepada masyarakat melalui obligasi. Pinjaman daerah adalah transaksi yang mengakibatkan pemerintah daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga pemerintah daerah tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (PP No.54 tahun 2005).

Menurut Devas et.al (1999:221), penggunaan dana pinjaman merupakan salah satu pilihan pembiayan pembangunan yang memegang peranan penting dalam membuka peluang investasi, dan membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Menurutnya, pinjaman daerah dibenarkan atas dasar dua pertimbangan:

1. dengan cara meminjam dana untuk menanam modal, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan diwilayahnya dibandingkan dengan jika kegiatan pembangunan hanya bergantung pada penerimaan berjalan.
2. karena manfaat penananam modal baru dapat dipetik setelah jangka waktu yang panjang, maka sudah seharusnya jika biaya dipikul oleh mereka yang akan menikmati manfaatnya dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian ini, kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman diukur dengan mendasarkan pada konsep Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimal Pinjaman (BMP). Alasan digunakannya alat ukur tersebut dikarenakan pinjaman daerah dapat membawa konsekuensi yaitu kewajiban untuk mengembalikan angsuran pokok pinjaman yang disertai dengan bunga, biaya administrasi, serta denda. Maka pemerintah daerah harus berhati-hati apabila akan mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman daerah. Oleh karena hal tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian pada dua objek penelitian, yaitu pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Mojokerto dengan mengambil data dari RAPBD dan data keuangan daerah lainnya yang mendukung.

Berdasar uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Mojokerto dalam melakukan pinjaman dan seberapa besar kelayakan pinjaman yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Pinjaman Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Mojokerto).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Mojokerto di dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan APBD?
2. Seberapa besar pinjaman daerah yang layak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Mojokerto?

Related Blogs

• Related Blogs on Pinjaman Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Mojokerto)

Incoming search terms for the article:

• pendapatan daerah dalam era otonomi daerah
• skripsi pembangunan daerah

INTRODUCTION

1.1.1. The Background of the Research.

Poverty has always been becoming the phenomenon problem along history of Indonesia as a nation state, history of a state which was wrong to manage problems of poverty. In a state which poverty is mismanaged, there is no other bigger problem beside poverty problem itself. Poverty has made millions of children cannot experience quality education, difficulty to defray health, lack of saving, investment inexistence, lack of public service access, lack of job opportunities, lack of social security and protection to family, higher current urbanization, moreover, poverty has caused millions of people cannot fulfill needs of food, board and clothing in proper manner. Poverty has made rural society sacrifices any kind of things voluntarily for the shake of their life safety (Scott in Sahdan, 2005), allowing the release of physical energy to produce profit for local wholesaler and accept mismatch fee with expense of energy which they have released. All of farm labor work all day long, but they accept very few fee.

BAPPENAS defined poverty as a condition where a person or a group of people, both men and women, could not fulfill their basic rights to retain and develop prestigious life. The basic rights of rural people for instance, they need of food sufficiency, health, education, job, housing, clean water, land, natural resources and rights to participate in social politic life, both for men and women. In order to fulfill basic rights of poor people, BAPPENAS used several prominent approaches namely; basic needs approach, income approach, basic human capability approach, and objective and subjective approach.

The basic needs approach discerned poverty as someone, family and society lack of capabilities, to fulfill minimum needs, such as foods, clothes, housing, health service, education, clean water and sanitation inventory.  Based on income approach, poverty is caused by the lowering of asset ownership, productive tools, as land, agriculture and plantation that directly affect their income in society. This approach determined rigidly the standard of income in society to differ their social class. Basic human capability approach assessed poverty as basic ability limitation like ability to read and write to drive minimum function in society. This limitation caused impossibility for poor people to get involved in decision making activities. Objective approach or often called the welfare approach which emphasizing on normative assessment and requisite that should be complied to be detached from poverty. On the contrary, subjective approach assessed poverty based on opinion or point of view of poor people itself (Stepanek(ed.) in Sahdan, 2005).

Fact indicates that poverty cannot be considered unpretentious, because it is not only related to the ability to fulfill needs of material matters, but it is also related to another human life dimensions. Hence, poverty can only be overcome if other dimensions are not considered. There are some indicators of poverty (World Bank in Sahdan, 2005): the ownership of limited capital and land, limited required facilitations and infrastructure, different opportunity among member of society, different human resource and economic sector, low of productivity, bad cultural of life, and abundant management of natural resources.

Beside that, the growth amount of residents which grew quickly formerly, causing difficult situation which befall in Java rural society. This Matter was discerned from fact to the number of potency of natural resource which becomes lower; decreasing agricultural land tenure; and worse exchange rate between agricultural productions with industry. The impact of this situation, make human resource pauperization process. Amount of impecunious group can not be avoided, even tend to be bigger in rural society.

What was written by (Geertz in Wattiheluw, 2004), entitled “Agriculture Involution in Java Island,” depicted one part of poverty portraits that was collectively multiplied concurrent with the declining of productivity and fragmentation of agricultural land that occurred in the village. Infected society with the disease of involution inherits low potency of resource. Generally in the long term, it will cause disability on the people, they do not have bravery to account risk, lack of initiative, less of ability to see potency/ existing opportunity, blind and finally become fatalist.

And perhaps some indicators which were defined by World Bank above, we capture in our state. It is true and it has become knowledge of public that in Indonesia, most of poverty enclaves are concentrated in village. The reason is absolutely clear, because majority of Indonesian people live there. During the time, village was only considered as marginal region, so that village always stayed in retardation and continued in the circle of poverty.

Referred to study and observation that were conducted by the expertise in social sciences area, in the reality, absolute poverty occurred mostly in agricultural sector particularly in food crop sub sector. Poverty itself represents resultant interaction among technology, natural resource, access toward capital sources, human resource, access to the market, low level of society participation in natural resources cultivation, and institution/ policy (Wattiheluw, 2004).

To observe the interval of household income from on-farm activity toward household expenditure as depicted in the table 1.1

Table 1.1.

The Interval Household On-Farm Income Toward Household Expenditure Per Year

Source: Researcher Tabulation, 2006

Process of society alleviation from the phenomenon of agricultural involution will be success if society as a whole component is dynamic. Beside that, new adaptation pattern will be passed by society if there is no barricade which able to hamper the occurring of development. This matter can only be conducted if there is an existence of direct governmental intervention, which is addressed for the poverty alleviation, and through development which is instructed by the government for the accomplishment of people basic needs.

It is excessively precise if the construction of society and development in a village become the priority to reach the target of national development, because village and its society represent national economy bases. Village also represents solidarity among groups of society with their activity in the environment. This integrity forms elements of physiographic, social, economics, political, and cultural interaction (Daniel, 2002). The result of integrity expresses society life that truly depends on natural resources potency and quality of society itself, where the earning acquisition is dominated by agricultural sector. This fact depicts a problem but at the same time it is indeed promising the national development.

On that account, the execution of development which becomes priority is absolutely precise matter. Main challenge to reach is to race development of economics, specifically in rural areas through efficacy in giving a different, better assessed situation, and more perfect is, healthier, and more humane than before it was conducted development program for rural society in certain region or environment. Even sometimes each rural society also gives certain development characteristic, which might was not possessed by other rural society.

If it was leaned on what was illustrated above, the perspective of this research comprehend that the existence of equation of poverty atmosphere based on the empirical and factual reference with the location of the research is very large. Supported phenomenon and mapped condition becoming strong base in the language of equality in this research. As the location of the research, Pujon sub district has various symmetrical attribute as a neglected and poor area. Main activity which conducted by the most of society is agricultural sector. Where the width of farm is 3741 ha, farm which is benefited for agriculture equal to 2684 ha, and only 471 ha that is used for residence.

Total amount of the residents are 59.610 people, 9381 people are categorized poor (Pujon in Numbers, 2005). Moreover several villages that exist in this sub district, its agricultural pattern have the characteristic of subsistent. One of its sub villages, represent an area that is terribly isolated from various accessibilities, such communications, transportation and other facilities and infrastructures. Farmers tend to be disabled to do productive activity in agricultural sector. They have to deal with complex problems beyond their power and ability. Like problems of wholesalers and uncertain market situation. Moreover, generally the typical of the agricultural sector in this sub village is rain cistern farm thus it become more complicated problem that should be overcome by the farmers.

Such situation, creating multi effects toward the pattern and way of life in the society. The worst possibility of this fatalist condition, might possibly instruct farmer to a deep hidden condition, or on the contrary, the farmers are progressively struggle to retain their life.

Life portrait of Ngebrong sub village, considered to be a unique phenomenon to be lifted to become social reality which exist in our midst, with its local uniqueness which can be interpreted in so many perspectives. Though the existence of this sub village is very isolated, underdeveloped and buried but however, in a practical matter the life of the society in this sub village does not seem showing weaknesses, moreover if we observe it from the economic side.

If we capture some conclusions from what were identified by BAPPENAS above, it is obvious indeed that some poverty realities we could observe in this sub village. For example, narrow ownership of land, limited capital, worsening of accessibility, and lack of education contribution to the society could be some indicators of poverty problems. But the unique thing is, with this limited situation, it did not make all the residents (read: farmers) in this sub village surrender, but on the other hand the spirits that they have are more excelsior from time to time. After three generations elapsed in a state of poverty, life of the society in this sub village (discerned from social structure and institution), is experienced some arrangement although in a slow way.

Starting with the awareness to build dwelling house which bricking up concrete with its equipment, indicated that spirit and awareness for competent life is excelsior. One of the forms of the spirit to escape from buried situation with built makadam road which used for path of its agricultural production distribution and transportation. The establishment of the makadam road spent almost a quarter f century. It was because in one year they could only finish 50 m2 of makadam. Nowadays the makadam road could be accessed and used by either local resident or people surrounding this sub village.

By relying on the empirical fact and real condition that occurred, hence as form of appreciation to such condition and situation, where spirit and hard work of the society of Ngebrong in fighting against retardation in assorted aspects economics, then it is important to conduct contemplation of dynamics of local society life as a study and discourse in settlement of poverty problem through research with title “Poverty Alleviation by Ngebrong Society” Case Study at Ngebrong Sub Village, Tawangsari Village, Pujon Sub District, Malang District.

1.2.      Problem Statements

Based on the background of the research which have been stated above, hence this research wish to lift some assumed problems which are very relevant in illustrating the poverty matters that faced by society Ngebrong  sub village to be searched its solution

As statements of the problems of this research shall be as follows:

1. What kind of problems which the society of Ngebrong sub village faces in the effort to fulfill their needs of life?
2. What kind of matters which support the society of Ngebrong sub village in fulfilling theirnNeeds of life?
3. How far is the role of facility in supporting productive economics activity to alleviate the society of Ngebrong sub village from poverty?

Related Blogs

• Related Blogs on POVERTY ALLEVIATION BY SOCIETY of NGEBRONG (Case Study at Ngebrong Sub Village, Tawangsari Village, Pujon Sub District, Malang District)

Incoming search terms for the article:

• makalah retribusi daerah

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Investor memainkan peranan utama di pasar modal. Dalam berinvestasi, investor akan memilih saham yang memberikan return tinggi karena tujuan mereka adalah untuk mendapatkan return yang maksimal dengan risiko yang kecil. Return memungkinkan seorang investor untuk membandingkan antara tingkat pengembalian sebenarnya dengan pengembalian yang diharapkan oleh beberapa saham pada berbagai tingkatan pengembalian yang diinginkan (Ajie, 2003). Pasar modal yang efisien akan bereaksi cepat terhadap adanya informasi yang relevan khususnya informasi yang dapat mempengaruhi saham. Oleh sebab itu, informasi apapun yang dimiliki baik yang tersedia di publik maupun privasi sangat berharga bagi investor.

Perkembangan harga saham dan volume perdagangan saham di pasar modal merupakan indikator penting untuk mempelajari tingkah laku pasar yaitu investor. Harga pasar suatu saham berfungsi sebagai informasi kinerja suatu perusahaan yang dapat digunakan investor untuk memilih saham dengan return yang tinggi. Salah satu kinerja perusahaan ini dapat diukur dengan perbandingan harga pasar saham dengan nilai bukunya (Subekti dan Suprapti, 2002). Perbandingan ini dapat dijadikan proksi adanya potensi pertumbuhan di masa depan. Adanya potensi pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan tentunya dapat menjadi informasi penting bagi investor dalam melakukan investasi sekuritas saham.

Sekarang ini penilaian suatu perusahaan dari segi akuntansi dan keuangan masih beragam. Ada pihak yang menilai suatu perusahaan berdasar informasi masa lalu yang tercermin dalam neraca. Pihak lainnya menganggap bahwa nilai perusahaan merupakan nilai sekarang aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai investasi yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang juga termasuk informasi yang dapat menunjukkan nilai suatu perusahaan (Pagalung, 2003). Kemudian muncul konsep baru dalam menilai suatu perusahaan dengan mengkombinasikan aset yang dimiliki dan opsi investasi di masa depan, yaitu konsep Investment Opportunity Set (IOS).

IOS merupakan bentuk pilihan-pilihan investasi di masa depan. Menurut Gaver dan Gaver (1993), IOS perusahaan merupakan sesuatu yang secara melekat bersifat tidak dapat diobservasi. Sifatnya yang tidak dapat diobservasi menyebabkan IOS memerlukan sebuah proksi. Berbagai jenis proksi telah digunakan oleh banyak peneliti dalam studi empirisnya secara tidak seragam. Semakin banyak proksi yang digunakan dapat menunjukkan ketepatan dalam menentukan kelompok atau karakteristik perusahaan dan dapat mengurangi kesalahan dalam penentuan klasifikasi tingkat pertumbuhan perusahaan (Sami dkk. 2004, Gaver dan Gaver 1993). Sebaliknya apabila proksi digunakan secara individual akan mengandung kesalahan pengukuran yang tinggi.

Pada pasar yang efisien secara semi kuat (semi strong efficient), harga suatu saham akan merefleksikan secara penuh atas informasi yang tersedia di pasar saham. Pasar seharusnya bereaksi secara berbeda terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh. Perusahaan yang tumbuh mempunyai aliran laba dan kas masa depan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tidak tumbuh. Hal ini sebenarnya merupakan berita baik bagi investor, sehingga respon tersebut akan tercermin secara positif pada harga saham (Subekti dan Kusuma, 2001).

Studi mengenai potensi pertumbuhan perusahaan dengan proksi IOS diawali oleh Smith dan Watts (1992) yang menunjukkan asosiasi antara IOS dengan kebijakan perusahaan yang terdiri dari kebijakan pendanaan, dividen dan kompensasi. Penelitian lainnya yang ditemukan juga buktinya dilakukan oleh Gaver dan Gaver (1993), Kallapur dan Trombley (1999), Ho dkk. (1999), Fijrijanti dan Hartono (2000), Prasetyo (2000), Subekti (2001) dan Subekti dan Kusuma (2001).

Asosiasi antara IOS dengan kebijakan pilihan prosedur akuntansi telah dibuktikan oleh Skinner (1993). Asosiasi antara IOS dengan kebijakan disclosure telah diteliti oleh Cahan dan Hossain (1996). Hubungan antara IOS dengan risiko suatu saham telah ditemukan buktinya oleh Chung dan Charoenwong (1991) dalam Subekti dan Suprapti (2002). Asosiasi antara IOS dengan reaksi pasar juga telah dilakukan penelitian oleh Prasetyo (2000), Subekti dan Kusuma (2001), serta Subekti dan Suprapti (2002).

1.2 Motivasi Penelitian

Berdasarkan berbagai penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penting sekali menilai suatu perusahaan apakah perusahaan itu bertumbuh atau tidak bertumbuh. Penelitian ini dimotivasi oleh masih terbatasnya bukti empiris yang mendukung eksistensi teori IOS pada pasar modal yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang menggunakan perubahan harga saham sebagai proksi dari reaksi pasar dilakukan Prasetyo (2000) menunjukkan adanya perbedaan reaksi pasar yang signifikan antara perusahaan yang tumbuh dan tidak tumbuh. Sedangkan Subekti dan Kusuma (2001) menunjukkan bukti pengaruh potensi pertumbuhan terhadap reaksi pasar secara tidak signifikan. Subekti dan Suprapti (2002) yang menggunakan volume perdagangan saham sebagai proksi dari reaksi pasar menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa teori IOS belum konsisten jika dikaitkan dengan reaksi pasar modal, khususnya pasar modal yang sedang berkembang.

Penelitian ini menindaklanjuti penelitian Subekti dan Kusuma (2001) dan Prasetyo (2000), dengan menggunakan sampel yang berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan tahun sampel sebelum krisis ekonomi terjadi, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun sampel setelah terjadinya krisis ekonomi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

Apakah potensi pertumbuhan yang diproksikan dengan IOS berpengaruh terhadap reaksi pasar yang diproksikan dengan abnormal return saham?

Related Blogs

• Related Blogs on REAKSI PASAR MODAL TERHADAP POTENSI PERTUMBUHAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEJ Tahun 2002-2004)

Incoming search terms for the article:

• artikel pasar modal
• contoh kasus ekonomi manajerial
• makalah ekonomi manajerial
• masalah di pasar modal indonesia
• masalah pasar modal
• modal vs laba
• reaksi pasar terhadap csr
• sham dalam hukum pasar modal
• teori tentang reaksi investor

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan rokok di Indonesia semakin menjamur, walaupun tidak semuanya dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia paling tidak mereka dikenal di daerah asalnya. Semakin banyaknya perusahaan rokok maka persaingan yang ada semakin ketat. Dan persaingan selalu muncul dalam dunia usaha. Dimana setiap perusahaan memiliki kompetensi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Perusahaan yang memiliki kompetensi yang paling baik akan mampu bertahan dalam dunia persaingan. Hal yang paling mendasar adalah perusahaan harus mengetahui kompetensi yang dimiliknya. Untuk itu perusahaan membutuhkan sejumlah informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dan dasar operasional perusahaan. Informasi merupakan data yang telah tersaring, terorganisir, terealisasi, dan saling berhubungan sehingga berguna untuk mencapai tujuan organisasi (Riasetiawan,2004:2).

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda pada saat pertama kali didirikan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari para pendiri perusahaan maupun kondisi lingkungan yang dihadapi pada saat itu. Faktor yang datang dari para pendiri perusahaan antara lain cara pandang, latar belakang pendidikan, budaya, agama. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan antara lain teknologi, politik, kondisi perekonomian. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perusahaan memiliki beberapa kesamaan tujuan yaitu mengalami pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan perusahaan maka informasi akan dibutuhkan sebagai sarana komunikasi yang utama untuk keperluan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Hal ini juga diperlukan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur selalu berkecimpung dengan usaha jual menjual, begitu pula perusahaan rokok, yang merupakan salah satu bentuk perusahaan manufaktur. Berbagai strategi dirumuskan dan diterapkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan mereka. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid maka perusahaan perlu merumuskan suatu sistem informasi, terutama sistem informasi penjualan dan penerimaan kas perusahaan rokok.

Setiap perusahaan memiliki spesifikasi penjualan. Secara garis besar ada tiga macam spesifikasi penjualan yang umum digunakan perusahaan, yaitu berdasarkan jenis produk, petugas penjual, dan wilayah penjualan. Untuk perusahaan rokok “X” memiliki spesifikasi penjualan menurut wilayah penjualan atau lebih sering disebut dengan kanvasser. Alasan perusahaan rokok “X” menerapkan kanvasser karena dianggap strategi paling menguntungkan untuk mereka. Penjualan rokok perusahaan rokok “X” tersebar ke beberapa wilayah, dengan kanvasser akan memudahkan pihak manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Selain itu dengan kanvasser perusahaan dapat menganalisa pasar penjualannya, pelanggan, penyalur, kebutuhan, selera regional, persediaan, dan kebutuhan lingkungan.

Riasetiawan (2004:2) menyimpulkan kriteria-kriteria informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Relevan, suatu informasi mempunyai manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan
2. Akurat, ketepatan, dan dapat diandalkannya suatu informasi
3. Tepat waktu, informasi yang diperoleh terbaru dan mudah diperoleh saat dibutuhkan
4. Ringkas, informasi telah dikelompokkan sehingga tidak perlu diterangkan
5. Jelas, tingkat informasi dapat dimengerti oleh penerima
6. Dapat dikuantifikasi, tingkat informasi dapat dinyatakan dalam bentuk angka
7. Konsisten, tingkat informasi dapat diperbandingkan.

Sistem informasi penjualan dan penerimaan kas memiliki arti penting bagi perusahaan. Pengelolahan informasi membutuhkan kecepatan dan ketelitian proses, maka perusahaan akan memerlukan sistem informasi penjualan dan penerimaan kas yang sesuai dengan kebutuhan bidang usahanya.

Dalam sistem informasi penjualan dan penerimaan kas mengulas tentang prosedur penjualan dan penerimaan kas, bagian-bagian yang terkait yang terangkai dalam suatu prosedur, formulir-formulir yang digunakan perusahaan, dan penerapan pengendalian internal perusahaan.

Prosedur penjualan dan penerimaan kas merupakan kunci penting dalam pelaksanaan sistem informasi penjualan dan penerimaan kas dalam suatu perusahaan. Baik itu prosedur untuk order penjualan, prosedur pencatatan piutang, prosedur pendistribusian penjualan, dan sebagainya. Pelaksanaan prosedur yang tidak atau kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan akan menjadi masalah bagi perusahaan, yang nantinya akan mempengaruhi keefektifan dan keefisienan kinerja perusahaan. Tidak adanya prosedur yang seharusnya diterapkan perusahaan merupakan salah satu masalah yang mungkin muncul dalam perusahaan. Ada bagian prosedur yang hilang atau tidak dicantumkan oleh perusahaan rokok “X” ini.

Bagian-bagian terkait yang terangkai dalam suatu prosedur juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan perusahaan. Untuk sistem informasi penjualan dan penerimaan kas ini bagian-bagian yang terkait adalah bagian penjualan, bagian kredit (untuk penjualan kredit), bagian penagihan, bagian akuntansi, dan bagian-bagian terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya setiap bagian ini memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda namun masih saling terkait dengan bagian yang lainnya. Pemisahan bagian-bagian yang terkait secara jelas wajib dijalankan perusahaan, hal ini untuk menghindari terjadinya penggandaan pelaksanaan tanggungjawab. Dalam perusahaan rokok “X” ini ada beberapa  bagian yang dijadikan satu, sehingga terjadi penggandaan pelaksanaan tanggungjawab dalam satu bagian.

Begitu juga halnya dengan penggunaan formulir-formulir perusahaan dan penerpan pengendalian internal perusahaan. Formulir-formulir yang digunakan harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh bagian-bagian (fungsi-fungsi) yang ada dalam sistem informasi penjualan dan penerimaan kas perusahaan. Perusahaan rokok “X” ini menggunakan formulir yang berbeda-beda untuk satu fungsi yang sama. Pengendalian internal yang baik juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Seperti perusahaan rokok “X” ini, mereka kurang mampu menerapkan pengendalian internal dengan baik.

Keempat hal diatas merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh perusahaan. Dengan penerapan sistem informasi penjualan dan penerimaan kas tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berbobot, akurat, dan valid karena akan dijadikan dasar pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Dari uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai penerapan sistem informasi penjualan dan penerimaan kas dalam perusahaan rokok.

Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah : “Sistem Informasi Penjualan dan Penerimaan Kas pada Perusahaan Rokok “X”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mencoba mengkaji sistem informasi akuntansi yang telah digunakan perusahan, serta mengkaji beberapa alternatif sistem informasi akuntansi yang lebih baik dengan mempertimbangkan hasil atau manfaat yang akan diperoleh.

1. Bagaimana penerapan  sistem informasi penjualan pada perusahaan rokok “X” ?

a. Bagaimana penerapan prosedur penjualan di perusahaan ?

b. Bagaimana perusahaan memproses dan menggunakan informasi penjualan ?

c. Bagaimana penerapan pengendalian internal penjualan perusahaan ?

2. Bagaimana penerapan sistem informasi penerimaan kas pada perusahaan rokok “X” ?

a. Bagaimana penerapan prosedur penerimaan kas di perusahaan ?

b. Bagaimana perusahaan memproses dan menggunakan informasi penerimaan kas ?

c. Bagaimana penerapan pengendalian internal penerimaan kas perusahaan ?

Related Blogs

• Related Blogs on SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PERUSAHAAN ROKOK “X”

Incoming search terms for the article:

• sistem informasi penjualan roko
• sistem informasi marketing
• sistem penerimaan kas dalam perusahaan dagang
• peran akutansi dalam bisnis
• prposal skripsi sistem penjualan
• prosedur sistem informasi PENJUALAN
• proposal tugas akhir sistem informasi akuntansi penerimaan kas
• sistem dan prosedur penerimaan kas
• sistem dan prosedur penjualan
• proposal skripsi sistem akuntansi penjualan

1.1. Latar Belakang

Globalisasi di segala bidang sudah terjadi dan berpengaruh secara langsung terhadap kondisi Indonesia yang meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan bahkan bidang sosial budaya. Namun, terdapat sebuah pertanyaan yang akan sulit terjawab yakni siapkah Indonesia dalam menghadapi era globalisasi itu? Dari berbagai bidang Indonesia banyak tertinggal dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sendiri.

Dalam hal ini kemajuan suatu negara diikuti oleh kontribusi sektor jasa pada perekonomian nasional yang semakin dominan. Semakin maju suatu negara, maka kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat. Dewasa ini bisnis dibidang jasa mengalami pertumbuhan yang semakin cepat. Semakin banyak ragam jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya sektor jasa ini disikapi dengan pertumbuhan industri jasa yang semakin pesat.

Secara umum pelanggan mengetahui bahwa yang disalurkan oleh produsen, bukan benda-benda berwujud saja, tapi juga jasa. Sifat perusahaan yang menghasilkan jasa ialah bahwa jasa itu tidak dapat ditimbun, atau ditumpuk dalam gudang, seperti barang-barang lainnya, sambil menunggu saat penjualan. Penyaluran jasa kebanyakan bersifat langsung dari produsen kepada pelanggan.

Menurut (Buchari Alma, 2005:241), “selama ini pemasaran jasa, masih belum diperhatikan, tetapi melihat banyaknya jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli jasa tersebut, maka produsen jasa mulai memberikan perhatian khusus. Hal ini ditambah pula dengan tingkat persaingan yang mulai ketat di antara penghasil jasa. Apabila pendapatan seseorang meningkat ada kecenderungan untuk memperbesar pengeluaran untuk membeli jasa-jasa tersebut. Oleh sebab itu pemasaran jasa semakin menjadi sangat penting”.

Setiap perusahaan yang didirikan akan senantiasa mempertahankan eksistensi kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu. Perusahaan tersebut berusaha merebut pangsa pasar dengan berbagai strategi pemasarannya dan juga pelayanannya dengan tujuan akhir mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan kepuasan pelanggan secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan berupaya menghasilkan suatu jasa yang kemudian ditawarkan kepada pelanggan.

Meskipun demikian, tidak sedikit perusahaan yang kurang menyadari arti penting kepuasan pelanggan, banyak pula perusahaan yang kurang berupaya untuk menelusuri dan mempelajari kepuasan pelanggan. “Perusahaan hanya berfokus pada standar baku yang dianggap sudah cukup memuaskan pelanggan tanpa mencari inovasi lain yang mungkin berpotensi untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya”. (Buchari Alma, 2005)

“Pemasaran relasional sangat relevan diterapkan pada perusahaan jasa karena mengingat keterlibatan dan interaksi antara penyedia jasa dengan pelanggan sangat tinggi. Orientasi pemasaran relasional memberikan dua sudut pandang penyedia jasa dalam melihat hubungan dengan pelanggan. Penekanan dari orientasi yang berfokus pada hubungan jangka pendek ke orientasi hubungan jangka panjang (mempertahankan dan membangun hubungan dengan pelanggan) dan pengakuan terhadap kualitas jasa ditentukan oleh lima hal yaitu: bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.” (Buchari Alma, 2005)

Dewasa ini, sektor kesehatan dipandang sangat penting dalam masyarakat. Berkat kemajuan dalam dunia kesehatan, segala macam penyakit seolah tidak ada yang tidak dapat disembuhkan. Dunia semakin transparan dan posisi bidang kesehatan menjadi bertambah penting. Sektor kesehatan telah menjadi salah satu unsur yang menentukan kelangsungan hidup manusia. Tidak ada aktivitas dalam hidup yang dapat dilepaskan dari kepentingan kesehatan.

Kebutuhan akan pengetahuan dan kualitas jasa sektor kesehatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Hal ini nampak dari menjamurnya usaha-usaha yang bergerak di sektor tersebut baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta beserta pendukungnya. Sektor kesehatan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini rumah sakit daerah salah satunya telah mendapat perhatian yang cukup serius dari pihak pemerintah, misalnya dengan pencanangan program bebas biaya bagi keluarga miskin. Kebijakan pemerintah tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam memajukan sektor kesehatan khususnya kesehatan publik yang dikelola oleh pemerintah secara langsung.

Balai Pelayanan Kesehatan RSD Mardi Waluyo merupakan salah satu rumah sakit umum yang dikelola oleh pemerintah daerah kota Blitar. Banyak jumlah perusahaan penyedia jasa kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta menawarkan aneka ragam jenis pelayanan kesehatan mulai dari yang diperuntukkan untuk kalangan low class, middle class hingga high class. Ragam jenis layanan kesehatan ini yang menjadikan kota Blitar sebagai rujukan bagi pengguna layanan jasa pelayanan kesehatan.

Balai Pelayanan Kesehatan RSD Mardi Waluyo sebagai salah satu pengelola jasa layanan kesehatan yang secara langsung dipegang oleh pemerintah menawarkan banyak ragam jenis pelayanan kesehatan. Mulai dari pelayanan kesehatan untuk kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Selain itu pelayanan kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar juga mengkhususkan pelayanan pada masing-masing jenis penyakit. Hal tersebut di atas merupakan salah satu jenis pelayanan prima yang ingin diberikan pada pasien pengguna jasa kesehatannya.

Balai Pelayanan Kesehatan RSD Mardi Waluyo sebagai pengelola satu-satunya jasa pelayanan kesehatan publik di Blitar yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah menetapkan berbagai tingkatan standar biaya untuk masing-masing kelas. Penetapan standar biaya semacam ini digunakan oleh BPK RSD Mardi Waluyo Blitar karena BPK RSD Mardi Waluyo Blitar dikenal sebagai rumah sakit rakyat, sehingga biayanya cukup murah. Sedangkan untuk orang-orang tertentu disediakan pelayanan kesehatan kelas VIP yang pasiennya terdiri dari golongan pendapatan tinggi.

Untuk itu, BPK RSD Mardi Waluyo Blitar perlu mengetahui pelayanan apa saja yang menjadi prioritas utama pasiennya yang akan menghasilkan sensitivitas positif pasien dan dimensi kualitas apa yang mempengaruhi kepuasan pasien BPK RSD Mardi Waluyo Blitar, guna pengembangan kualitas pelayanan dalam jangka panjang. Diharapkan dengan adanya informasi sensitivitas positif pasien terhadap kualitas pelayanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar, maka dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kualitas pelayanan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar dalam jangka panjang.

Dengan dilatar belakangi fenomena tersebut, layak untuk di kaji lebih lanjut dengan judul “Tingkat Sensitivitas Pasien terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Layanan Jasa Kesehatan  Balai Pelayanan Kesehatan RSD Mardi Waluyo Blitar” (Studi pada pasien penyakit dalam rawat inap).

1.2. Perumusan Masalah

Di dalam penelitian masalah dapat didefinisikan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Sesuai dengan judul yang diajukan, maka masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat kesesuaian antara sensitivitas pasien yang terdiri dari atribut dimensi kualitas pelayanan (bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, kebijakan harga, dan promosi non komersil) terhadap kepuasan layanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar pada pasien penyakit dalam rawat inap?
2. Diantara variabel sensitivitas tersebut, variabel manakah yang kesesuaiannya dominan terhadap kepuasan layanan jasa kesehatan BPK RSD Mardi Waluyo Blitar pada pasien penyakit dalam rawat inap?

Related Blogs

• Related Blogs on TINGKAT SENSITIVITAS PASIEN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN LAYANAN JASA KESEHATAN BPK RSD MARDI WALUYO BLITAR (Studi pada pasien penyakit dalam rawat inap)

Incoming search terms for the article:

• contoh makalah kebijaksanaan harga
• faktor yang mempengaruhi politik ekonomi
• faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien
• loker di pt musimas bergerak dibidang apa

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan sehubungan dengan era globalisasi membawa dampak yang besar bagi perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dituntut untuk beroperasi secara lebih efektif dan efisien. Perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan dunia usaha yang sangat dinamis. Untuk itu organisasi perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang ada untuk dapat terus bersaing. Perusahaan harus terus-menerus memantau perubahan yang terjadi di lingkungan yang dihadapinya dan bersikap responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi. Kesiapan dan kemauan perusahaan mengikuti perkembangan dunia usaha akan membuat perusahaan selalu siap untuk bersaing dan berkembang. Perkembangan ini harus diikuti dengan perkembangan manajemen sebab manajemen yang baik akan membantu perusahaan meraih tujuannya.

Segala upaya yang dilakukan dalam meraih tujuan perusahaan harus dengan efektifitas penggunaan sumber daya yang efisien. Dan seiring dengan meningkatnya ukuran dan aktivitas perusahaan juga akan semakin meningkatkan kegiatan pihak manajemen. Perusahaan yang besar dan kompleks menuntut organisasi memiliki pusat pertanggungjawaban yang akan melaksakan kegiatan, mengawasi dan mengevaluasi kinerjanya agar dapat dicapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan umum perusahaan. Dengan demikian kegiatan manajemen akan semakin kompleks pula. Kegiatan ini antara lain adalah perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah dimaksudkan untuk menetapkan lebih dahulu arah yang akan dituju perusahaan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian adalah proses teratur yang membantu perusahaan dalam melaksanakan rencana untuk meraih tujuan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan mampu bersaing. Secara singkat proses ini terdiri dari mengukur dan mengevaluasi hasil aktual dengan rencana kerja dan mengambil tindakan korektif apabila dipandang perlu. Kemudian proses ini diimplementasikan melalui sistem pengendalian manajemen.

Untuk mewujudkan perencanaan yang telah ditetapkan terdapat sebuah sistem, dimana sistem ini merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi disebut sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses dimana seorang manajer mempengaruhi anggota lainnya dalam organisasi untuk melaksanakan strategi organisasi, dimana pengendalian manajemen ini difalisitasi oleh suatu sistem formal yang merupakan siklus aktivitas terus berulang. (Anthony & Govindarajan, 2002: 18).

Untuk memahami suatu sistem pengendalian manajemen dibutuhkan suatu pengetahuan tentang lingkungan pengendalian manajemen dalam suatu organisasi dan proses pengendalian manajemen. Menurut  Anthony dan Govindarajan (2002: 15-16), lingkungan pengendalian menggambarkan tentang lingkungan dan pengendalian manajemen tersebut  berlangsung atau lingkungan dimana sistem itu berada, yaitu meliputi karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses pengendalian manajemen, dengan fokus utama pada perilaku individu dalam organisasi dan penugasan tanggung jawab keuangan kepada sub unit organisasi yang berbeda (pusat pertanggungjawaban). Karakteristik organisasi dapat berupa struktur organisasi atau keselarasan tujuan (goal congruence). Sedangkan proses pengendalian manajemen meliputi aktivitas berikut; (1)pemilihan program, (2) penganggaran, (4)operasi dan pengukuran, dan (5)pelaporan dan analisa. Masing-masing aktivitas berjalan dalam suatu siklus yang tetap dan secara bersama mereka merupakan suatu rangkaian tertutup.

Pentingnya sistem pengendalian manajemen dilaksanakan oleh perusahaan karena sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian yang baik berpengaruh pada cara maupun tujuannya; artinya tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. (Anthony & Govindarajan, 2002: 55). Dengan adanya suatu sistem itu pula berbagai ragam aktivitas dapat terkoordinir dan terarah menuju satu tujuan bersama. Dengan kebersamaan untuk mencapai tujuan oleh setiap unit kerja akan memberikan kekuatan pada perusahaan dalam merespon perubahan yang terjadi di lingkungan ekternal juga, sehingga kemudian dapat ditentukan langkah-langkah antisipasi yang meminimalkan kemungkinan terganggunya aktivitas dan usaha pencapaian tujuan.

Sistem pengendalian manajemen mampu menyediakan informasi dalam struktur komunikasi yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang ditunjang oleh informasi-informasi yang akurat menjadikan perusahaan mampu mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasionalnya sehingga kinerja perusahaan akan lebih unggul. Kemampuan perusahaan dalam merespon dan beradaptasi terhadap lingkungan merupakan keunggulan komparatif tersendiri. Kemampuan daya saing sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat bertahan dalam lingkungan eksternal yang dinamis, senantiasa berubah dan penuh ketidakpastian ini.

PT. Warisan Eurindo adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang produksi mebel ekspor (Furniture Export Oriented) untuk memenuhi pesanan dengan pangsa pasar USA, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan Korea. Proses produksinya berawal dari pengolahan bahan mentah (kayu) menjadi bahan jadi (furniture).

Perusahaan ini merupakan unit usaha yang produk utamanya furniture memiliki sumberdaya yang besar, baik itu fisik maupun material, sehingga manajemen dituntut agar dapat mengelola perusahaan sebaik mungkin dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuannya, manajemen perusahaan harus menjalankan fungsinya seefektif mungkin. Setiap aktivitas harus dikelola secara efektif dan efisien dengan perencanaan yang matang, disiplin dalam pelaksanaannya serta diperlukan evaluasi yang berkesinambungan. Untuk kelancaran aktivitas perusahaan maka diperlukan adanya keselarasan tujuan antara manajer dengan bawahannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dan perusahaan mampu terus bersaing untuk bertahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisa tentang pengendalian manajemen dalam sebuah penelitian dengan mengambil judul: “Tinjauan Atas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Meningkatkan Kemampuan Perusahaan Untuk Bersaing (Studi Kasus Pada PT. Warisan Eurindo Banyuwangi)”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mencoba untuk mengangkat permasalahan yang timbul yaitu, antara lain:

1. Bagaimana sistem pengendalian manajemen (proses) yang diterapkan pada Perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh proses pengendalian manajemen terhadap operasional organisasi dan kemampuannya untuk bersaing?
3. Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian manajemen produksi selama ini mampu menjadi alat bantu manajemen dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan?

Related Blogs

• Related Blogs on TINJAUAN ATAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN UNTUK BERSAING (Studi Kasus pada PT. Warisan Eurindo Banyuwangi)

Incoming search terms for the article:

• masalah sistem pengendalian manajemen
• judul skripsi sistem pengendalian manajemen
• makalah manajemen sumber daya manusia dalam era globalisasi
• PERANAN MANAGER DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
• proses terjadinya system pengendalian manajemen dalam organisasi

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perubahan waktu, pembangunan di Indonesia membutuhkan dana yang semakin besar. Pengelolaan APBN yang berimbang dan dinamis, mengkondisikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan harus sesuai dengan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor migas. Untuk itu usaha peningkatan penerimaan dalam negeri di luar migas menjadi penting. Salah satunya adalah penerimaan dari sektor pajak. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan dapat dijadikan sebagai instrument untuk memacu partisipasi masyarakat serta mendistribusikan pembangunan. Pajak juga merupakan sumber daya yang dapat diperbarui (renewable resource) sesuai dengan perkembangan ekonomi yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat luas dalam bentuk lain.

Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dengan adanya kenaikan realisasi tersebut maka dapat dijadikan daya pacu bagi Ditjen Pajak untuk melaksanakan tugas yang diemban dari negara secara optimal dalam hal perpajakan.

Gambar 1

Berikut ini adalah grafik realisasi penerimaan pajak Tahun 2000-2005

Dari grafik di atas dapat kita lihat perkembangan sektor pajak dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2000 penerimaan pajak mencapai Rp 115.951,5 milyar. Jumlah itu meningkat menjadi Rp 185.540,9 milyar di tahun 2001, tahun 2002 mencapai Rp 210.087,5 milyar dan tahun 2003 sebesar Rp 242.048,1 milyar. Untuk tahun 2004 sebesar Rp 280.897,6 milyar dan terus mengalami peningkatan di tahun 2005 yaitu sebesar Rp 346.819,2 milyar.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem self assessment. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Tulang punggung dari sistem ini adalah voluntary compliance dari masyarakat, tinggi rendahnya compliance masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara.

Sejak reformasi perpajakan, kinerja penerimaan pajak secara umum meningkat secara konsisten. Yang menjadi pertanyaannya apakah keberhasilan ini merupakan indikasi dari suksesnya penerapan sistem self assessment yang mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ataukah faktor lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rochmat Soemitro (Harahap, 2004:44):

Bahwa keberhasilan sistem self assessment akan ditentukan oleh (i) kesadaran pajak dari wajib pajak,(ii) kejujuran wajib pajak, (iii) tax mindedness yaitu hasrat untuk membayar pajak dan (iv) tax discipline.

Menurut pendapat ini bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu dengan adanya proporsi yang tepat antara pajak dengan pendapatan Wajib Pajak dapat meningkatkan jumlah pembayar pajak. Jika peningkatan penerimaan pajak ini disebabkan oleh kian membaiknya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka reformasi perpajakan itu sungguh-sungguh berhasil dan sejalan dengan konsep yang dicanangkan. Namun jika peningkatan itu disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan persoalan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman yang cukup Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan maka keberhasilan itu akan sulit dicapai pada masa-masa selanjutnya.

Tax compliance Indonesia saat ini masih dibawah 50 % dari Wajib Pajak yang terdaftar, selain itu jumlah Wajib Pajak yang ada jika dibandingkan dengan

penduduk Indonesia saat ini masih relatif kecil. Dengan jumlah Wajib Pajak 5.385.491 (WP Badan, OP, PPh Psl 21,PPN, dan Bendaharawan) dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang lebih dari 220 juta orang, potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Hal ini disebabkan beberapa faktor internal Wajib Pajak misalnya kurangnya kesadaran  Wajib Pajak terhadap kewajiban dirinya sebagai warga negara dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan juga proporsi yang tidak tepat antara jumlah pajak dengan pendapatan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung merupakan salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Keuangan yang menangani masalah perpajakan baik penerimaan pajak maupun sebagai tempat penyampaian SPT.  Daerah yang termasuk dalam wilayah pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tulungagung adalah Blitar, Tulungagung serta Trenggalek. Penerimaan pajak di wilayah tersebut selalu mencapai target yang ditetapkan terutama Pajak penghasilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula penerimaan negara dari sektor pajak. Tetapi dengan melihat potensi yang dimiliki wilayah Tulungagung seharusnya masih dapat dioptimalkan. Berikut ini merupakan salah satu tabel  target dan realisasi Pajak Penghasilan tahun 2005 yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan telah mencapai target.

Tabel 1

Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Tahun 2005

Di KPP Tulunggagung

Di sini Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap jumlah penerimaan  sektor pajak di wilayah KPP Tulungagung bila dibandingkan dengan jenis pajak lain. PPh 21 menyumbangkan penerimaan lebih besar karena pajak tersebut diperoleh dari para pegawai. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tersebut merupakan obyek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut dipotong oleh pemberi kerja dan diatur dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.  Dengan adanya faktor intenal Wajib Pajak yang dapat menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengemban tanggung jawab penerimaan pajak tersebut di tuntut untuk bekerja semaksimal mungkin. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan seperti meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, penyempurnaan sistem perpajakannya dan peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai pajak. Dengan dasar pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil topik tentang “Tipologi Wajib Pajak PPh 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung”

1.2. Rumusan Masalah

Mendeskripsikan tipologi yang merupakan faktor-faktor internal Wajib Pajak PPh 21 di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung?

Related Blogs

• Related Blogs on TIPOLOGI WAJIB PAJAK PPh 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK TULUNGAGUNG

Incoming search terms for the article:

• Judul skripsi tentang pelayanan dikantor pajak
• makalah hukum pajak

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Persaingan yang sangat tajam terjadi di semua lini usaha dalam era perdagangan bebas. Fakta ini membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Adapun dampak positifnya adalah memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produk yang semakin luas. Sedangkan dampak negatifnya adalah persaingan yang terjadi bukan hanya antar pelaku bisnis domestik, tetapi melibatkan pula pelaku bisnis dari luar negeri yang semakin bebas memasarkan produk di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dewasa ini, jenis-jenis produk makin bertambah jumlahnya. Seiring dengan itu, persoalan yang dihadapi perusahaan terutama perusahaan industri akan semakin komplek. Hal ini menuntut manajemen perusahaan untuk menentukan suatu tindakan dengan memilih berbagai alternatif dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang sebaik-baiknya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu tujuan yang paling utama adalah optimalisasi laba atau keuntungan.

Perusahaan yang ingin berkembang atau paling tidak bertahan hidup harus mampu menghasilkan produksi yang tinggi dengan kualitas yang baik. Hasil produksi yang tinggi akan tercapai apabila perusahaan memiliki efisiensi produksi yang tinggi. Akan tetapi untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi ini tidak mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain tenaga kerja, bahan baku, mesin, metode produksi dan pasar.

Agar dapat bersaing dalam pasaran sekarang, perusahaan harus dapat menciptakan suatu produk baik barang maupun jasa yang harganya lebih rendah atau paling tidak sama dengan harga yang ditawarkan para pesaingnya. Untuk dapat memperoleh produk seperti itu, perusahaan harus berusaha sebisa mungkin mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada proses porduksinya. Salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Jepang untuk lolos dari keterpurukan setelah kalah perang dan dibom atom setelah perang dunia kedua adalah target costing. Konsep target costing sangat sesuai sejalan dengan meningkatnya persaingan serta tingkat penawaran yang jauh melampaui tingkat permintaan, maka kekuatan pasar memberi pengaruh yang semakin besar terhadap tingkat harga. Untuk itulah diperlukan target costing untuk dapat mencapai tujuan perusahaan dalam rangka pengurangan biaya (cost reduction), yang pada akhirnya akan membawa dampak terhadap tingkat harga yang kompetitif.

Target costing merupakan sebuah perubahan terhadap pola pikir selama ini, serta merupakan kunci jangka panjang bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan kemakmuran suatu perusahaan dalam lingkungan yan kompetitif dan terus menerus berubah ini. Dengan target costing, perusahaan dapat merancang sebuah produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus dapat mencapai target laba perusahaan secara simultan, karena target costing mempertimbangkan seluruh biaya produk dalam siklus hidup produk, dan bertujuan untuk menurunkan biaya total sebuah produk.

Setelah mengetahui target biaya yang harus dikeluarkan agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing, langkah selanjutnya adalah memproduksi barang atau jasa tersebut. Untuk pelaksanaannya akan lebih baik apabila perusahaan menggunakan metode yang juga berasal dari Jepang yaitu kaizen costing. Kaizen costing adalah konsep perbaikan terus menerus (continuous improvement) dimana disetiap tahap produksi diusahakan adanya perbaikan-perbaikan agar lebih optimal dan efektif, sehingga nantinya akan dapat mengurangi biaya.

Krisis minyak pada tahun 1970-anlah yang memicu kesabaran pentingnya peranan kaizen dalam berbisnis, dimana pada tahun tersebut membawa perubahan dalam dunia usaha dimana terjadi peningkatan yang tajam pada biaya bahan, energi, dan karyawan; sarana produksi yang melebihi kapasitas; peningkatan persaingan antar perusahaan; perubahan nilai pelanggan yang menuntut mutu lebih baik; dan lain-lain. Perubahan kondisi tersebut segera disikapi oleh orang-orang Jepang dengan menggunakan kaizen, sementara dunia Barat masih terbuai oleh inovasi.

Kaizen sendiri dimulai dengan menyadari akan adanya permasalahan, bahwa setiap perusahaan mempunyai masalah. Kaizen sekaligus juga merupakan salah satu metode pemecahan masalah dengan membentuk budaya perusahaan di mana setiap orang dapat mengajukan masalahnya dengan bebas.

Inti dari kaizen sebagai strategi ialah manajemen harus berusaha untuk memuaskan pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan bila ingin tetap hidup dan memperoleh laba. Satu perbedaan besar antara kaizen dengan konsep Barat adalah mengenai orientasinya. Kaizen berorientasi pada proses, sedangkan konsep Barat lebih berorientasi pada hasil dan inovasi. Kaizen juga membawa perubahan, tetapi perubahan kecil, berangsur dan terus menerus, sedangkan inovasi membawa perubahan besar hanya tidak kontinu. Sebenarnya antara kaizen dan inovasi tidaklah perlu dipertentangkan. Mengutamakan kaizen bukan berarti inovasi diabaikan, begitu pula sebaliknya, keduanya tetap diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan sebuah perusahaan.

Jadi, semakin jelas bahwa perusahaan sebaiknya melakukan target costing dan kaizen costing guna menghasilkan produk yang berkualitas yang dapat bersaing tetapi juga tetap dapat menghasilkan keuntungan atau laba sesuai dengan yang diharapkan. Atas dasar uraian di atas penulis mencoba mengimplementasikan target costing dan kaizen costing dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis. Oleh karenanya penulis mengambil judul sebagai berikut: “USAHA MENGURANGI BIAYA PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TARGET COSTING DAN KAIZEN COSTING (Studi Kasus Pada PT Pesona Remaja Malang)”.

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah dampak penerapan target costing dan kaizen costing terhadap usaha untuk mengurangi biaya (cost reduction) pada perusahaan?

Related Blogs

• Related Blogs on USAHA MENGURANGI BIAYA PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TARGET COSTING DAN KAIZEN COSTING (Studi Kasus Pada PT Pesona Remaja Malang)

Incoming search terms for the article:

• artikel penelitian dasar akuntansi keuangan
• target costing bersaing
• Studi kasus target costing
• skripsi teknik industri lengkap tentang kapasitas produksi yang optimal
• skripsi analisis usaha
• metode target costing
• makalah penelitian rokok
• makalah manajamen targeting
• kelebihan biaya target
• kaizen costing adalah

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara agraris yang sedang berubah atau berkembang menuju negara industri. Secara umum peranan sektor usaha kecil sebagai suatu komponen yang paling penting dalam perekonomian suatu bangsa mempunyai nilai strategis yang dapat memberikan sumbangan besar, apabila dilihat dari struktur ekonomi bangsa Indonesia termasuk sebagai negara yang mengalami masa transisi, yaitu peralihan dari struktur ekonomi agraris menuju sektor ekonomi yang industrialis. Oleh karenanya akan cukup membantu untuk mengurangi beban masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kecil merupakan bagian penting dan cukup menentukan dalam perekonomian bangsa Indonesia. Banyak kalangan yang berpandangan bahwa usaha kecil merupakan tumpuan dan harapan masa mendatang pembangunan nasional. Pada tahun 1998 pemerintah memberikan perhatian khusus dengan menetapkan kebijakan agar lebih memberdayakan rakyat melalui program PER (Pekan Ekonomi Rakyat) untuk memberdayakan kegiatan perekonomian melalui koperasi, industri kecil, dan menengah.

Usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dunia usaha dan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki potensi, kedudukan, dan peranan yang cukup strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang mampu memberikan pelayanan ekonomi, melaksanakan pemerataan, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada saat keadaan krisis yang berkepanjangan, tampaknya usaha kecil dapat tetap mampu bertahan. Hal tersebut antara lain dikarenakan  bahan baku pada usaha kecil pada umumnya tidak tergantung pada impor, sehingga biaya produksi tidak terpengaruh oleh melonjaknya nilai mata uang asing terhadap rupiah dan apabila produksinya diekspor maka keuntungan yang diperoleh akan menambah pendapatan negara. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan dan pembinaan yang berkesinambungan guna meningkatkan kemajuan pada industri kecil dan menengah agar mampu mandiri menjadi usaha yang tangguh dan juga memiliki keunggulan didalam memberikan kepuasan konsumen serta dapat menciptakan peluang pasar yang lebih besar.

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Swastha (1992:89) “Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.” Sehingga dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya. Karena pada saat kondisi kritis justru usaha kecillah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, seperti halnya daerah-daerah yang lainnya, Gresik harus mampu mengembangkan potensi yang ada.  Sebagai salah satu industri yang potensial di kembangkan di Gresik adalah pudak, yang bahan dasarnya mengambil dari tepung beras yang kemudian diolah menjadi makanan yang mempunyai cita rasa yang khas. Untuk pembuatan pudak akan dapat menambah daya guna dan juga merupakan peluang pasar baru serta dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dimana cita rasa dan bentuk yang khas membuat komoditi ini perlu dikembangkan dan dibina sebagai sektor yang dapat membantu perekonomian masyarakat dan daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang diberlakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dikemukakan sebelumnya, pokok masalah penelitian ini adalah “Bagaimana strategi pemasaran yang lebih sesuai untuk meningkatkan pengembangan usaha kecil pada sentra industri pudak di Gresik?”

]]> http://judulskripsi.info/strategi-pemasaran-untuk-pengembangan-usaha-kecil-pada-sentra-industri-pudak-di-gresik/feed 0